Quo Vadis Pendidikan Guru (Dimuat di Harian SEPUTAR INDONESIA, 19 Agustus 2007)

Quo Vadis Pendidikan Guru Indonesia
Oleh: Edy Firmansyah


Judul : Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke
IKIP: 1852-1998
Penulis : Mochtar Buchori
Penerbit : INSIST Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Juli 2007
Tebal : xiv, 206 Halaman

Idealnya guru yang baik ialah yang memberikan masa depan cemerlang dengan membekali anak didiknya dengan visi yang tajam dan ilmu yang menjanjikan. Fokus utamanya adalah kebenaran, keadilan, spiritualitas dan cinta kasih dalam arti yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya tanpa pandang bulu. Guru yang demikian adalah guru yang berjasa meskipun tanpa diberi tanda jasa. Guru yang demikian subtansinya adalah pahlawan.


Nah, berdasarkan tatanan ideal itulah seringkali guru menjadi kambing hitam ketika anak-anak didiknya melakukan hal yang dinilai merugikan masyarakat. Ketika marak tawuran antar pelajar, prilaku sex bebas dikalangan siswa, kekerasan pada siswa dalam sekolah hingga kasus percobaan bunuh diri pada siswanya, gurulah yang langsung dituding gagal dan “tidak becus” dalam mengemban tugasnya mendidik generasi penerus bangsa
Ironisnya lagi, tudingan tersebut seringkali disertai pandangan bahwa guru-guru hasil pendidikan guru di masa lampau, terutama di masa Hindia Belanda, dirasakan lebih ‘kompeten’ dan lebih ‘profesional’ daripada guru-guru hasil pendidikan lembaga-lembaga pendidikan guru kita akhir-akhir ini. (hal. ix)


Benarkah demikian? Buku ini mencoba menelusuri evolusi pendidikan guru di Indonesia, khususnya perkembangan dalam cara berbagai lembaga pendidikan guru di masa lampau mempersiapkan mereka untuk menjadi “guru yang kompeten.” Focus utaama buku ini adalah perkembangan konsep “kompetensi mengajar” (teaching competence) dan bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam program pendidikan dalam sekolah guru.


Setidaknya ada empat tahapan dalam evolusi sistem pendidikan guru di Indonesia yang dibahas dalam buku ini. Pertama, system segregatif. Yakni pendidikan guru zaman Hindia Belanda (Bab II). Kemudian sistem egaliter. Yakni periode pendidikan guru pada zaman pendudukan Jepang (Bab III). Berikutnya, rehabilitasi sistem. Yang membahas pendidikan guru pada era 1945-1949 (bab IV). Selanjutnya ekspansi sistem, yakni Pendidikan guru pada periode 1950-1965 (bab V). Yang terakhir adalah babak modernisasi, rasionalisasi dan ambivalensi yang mengupas pendidikan guru pada periode 1966-1998 (bab VI).


Dari tahapan tersebut diketahui bahwa Kweekscholl adalah sekolah guru pertama yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1852, sedangkan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) adalah lembaga pendidikan guru pertama pada jenjang perguruan tinggi yang didirikan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954. awalnya lembaga itu bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nama PTPG diubah menjadi IKIP. Dan pada tahun 1998 mulai terjadi konversi dari 12 IKIP yang ada menjadi Uni versitas sepenuhnya (full fledged university) dengan nama “Universitas Pendidikan” (bandung) atau “Universitas Negeri” (Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, malang, Makassar dan Menado) (hal. 2).


Apa yang bisa ditarik dari pembabakan tersebut? Melalui buku ini pembaca dicoba disadarkan—meminjam istilah Karl Marx—bahwa tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Begitu juga dengan sistem pendidikan guru. Dengan kata lain, kopetensi guru terkait erat dengan sosio-historis yang membayangi zamannya. Artinya, guru pada zaman Hindia Belanda belum tentu kompeten jika diminta mengajar siswa pada zaman mondial seperti saat ini.


Nah, apabila kita menginginkan lahirnya kembali profesionalisme yang realistik, maka kita harus memberi kesempatan kepada guru-guru kita untuk membangun kultur keguruan baru yang sesuai dengan kenyataan sosio-kultural yang ada sekarang dan yang akan muncul di masa depan.(hal.190)


Prilaku birokrat kita yang kerap menggunakan konsep ganti pemerintahan ganti sistem pendidikan jelas tak dapat dibenarkan. Sebab terbukti, pergentian system demi kepentingan politis tidak menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Dan lagi-lagi guru yang menjadi korban.
Namun bicara mengenai profesionalisme guru tanpa diimbangi dengan upaya mensejahteraan kehidupan guru adalah munafik.. Penghargaan yang tinggi selalu berbanding lurus dengan profesionalitas. Dalam teori behaviorism disebutkan bahwa perbuatan yang mengenakkan atau positif akan cenderung diulang manakala mendapatkan reinforcement (penghargaan).


Lalu sistem yang seperti apa yang mampu meningkatkan profesionalisme guru di negeri ini? Sayang buku ini tidak membahas dengan cukup detail. Dan ini menjadi sedikit kelemahan dari buku ini. Meski demikian, secara keseluruhan buku ini telah mengenai sasarannya. Bahwa tak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Dan guru yang masih menganggap bahwa cara mengajar yang diperolehnya saat mengenyam pendidikan sudah paten adalah guru yang sebenarnya sudah kalah sebelum bertanding. Sungguh sebuah ironi jika sikap tersebut dipertahankan.***

TENTANG PENULIS
Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK). Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, MEDIA INDONESIA, SURYA, BANJARMASIN POST, BATAM POS, SURABAYA PAGI, KORAN PAK OLES (KPO), RADAR SURABAYA, http://www.cybersastra.net/, http://www.pintunet.com/, http://www.sukainternet.com/, dll.

Hilangnya Pamor Agen Perubahan (Dimuat di KORAN PAK OLES Edisi 149, 15-30 Maret 2008)

Hilangnya Pamor Agen Perubahan

Oleh: Edy Firmansyah

Judul : Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas: Mahasiswa di Era
Kapitalisme dan Hedonisme
Penulis : Nurani Soyomukti
Penerbit : Garasi, Yogyakarta (Ar-Ruzz Media Group)
Cetakan : I, Januari 2008
Tebal : 184 Halaman

Kaum muda (baca: Mahasiswa) selalu diperhitungkan keberadaannya oleh sejarah dimanapun. Sebab mahasiswa merupakan variabel penting yang berperan dalam segala proses perubahan. Ini terbukti ketika kita melihat beberapa babakan sejarah, gerakan kaum muda telah memainkan peranan penting menjadi barisan terdepan yang selalu meneriakkan tuntutan atas berbagai perubahan dan keadilan sosial. Di Indonesia, hal ini bisa dilihat mulai dari berdirinya Budi Oetomo, ikrar sumpah pemuda 1928, hingga yang masih mengemuka saat ini adalah gerakan mahasiswa menumbangkan rezim orde baru pada tahun 1998. Jadi, merupakan sebuah kewajaran seseorang kemudian bangga menjadi mahasiswa.

Namun yang terjadi saat ini justru kebalikan dari semua itu. Mahasiswa Indonesia tidak lagi bercitra sebagai kaum intelektual, pembela rakyat atau aktivis perubahan (agent of change). Yang ada justru mahasiswa yang berpikiran prakmatis-oportunistik. Dimana dalam benak mereka menjadi mahasiswa berarti sebuah jalan lempang mendapatkan pekerjaan. Titik. Sehingga ketika ditanya tentang bagaimana dengan nasib masyarakat yang terus didera penderitaan, mulai dari melambungnya harga kebutuhan pokok, pendidikan mahal, kesehatan mahal, hingga fenomena gizi buruk, pengangguran serta kemiskinan yang makin meluas? Jawabannya sungguh menyakitkan. “Persetan dengan mereka semua!”

Parahnya lagi, maraknya berita mengenai keterlibatan mahasiswa dengan narkoba, tawura antar mahasiswa, hingga prilaku sex bebas dikalangan mahasiswa menambah daftar panjang keterpurukan mahasiswa di negeri ini.
Adalah kekuatan kapitalis yang membuat mahasiswa kehilangan pamornya sebagai agen perubahan. Lewat kisah sinetron, opera sabun dan juga acara reality show, misalnya, mahasiswa digambarkan tak lebih sebagai kaum muda yang hanya sibuk mengejar urusan ’cinta’ dan pergaulan saling berburu pasangan dengan dramaturgi yang berlebihan. Dalam kisah sinetron, misalnya, kampus hanya menjadi aktivitas kisah ’cinta sempit’ yang bernama ’pacaran’ dengan warna gaya hidup yang menonjolkan syahwat.

Dengan lain kata, tugas dan peran berat mahasiswa dalam pusaran sejarah sebuah bangsa mulai dikaburkan dan kemudian digantikan dengan citra sebagai segelintir kaum muda yang eksklusif dengan hidup yang penuh suka ria. Sedangkan kampus tak lebih sebagai menara gading kekuasaan pasar (modal) dimana aktivitas mahasiswa hanya berkutat pada kuliah, makan, belanja, kencan dan Seks.

Karenanya sungguh sulit rasanya mencari misalnya; mahasiswa Antrologi yang memiliki cita-cita membuat field work di pedalaman Kalimantan atau Irian Barat. Atau seorang mahasiswa sosiologi yang bercita-cita menjadi organisator masyarakat lokal dalam upaya membendung arus induatrialisasi. Atau mahasiswa hukum yang memiliki ide-ide yang sarat rule of law.

Kondisi inilah yang menjadi bahasan utama Buku Nurani Soyomukti ini. Sarjana Sospol Universitas Jember ini menilai apa yang menerpa mahasiswa saat ini sebenarnya mengingkari sejarah. Pasalnya, sejarah gerakan mahasiswa adalah sejarah pembebasan rakyat, sejarah perubahan bagi terciptanya keadilan sosial (Hal.76).
Dengan mengggunakan analisa marxis, Soyomukti mengurai rantai kapitalisme yang membuat mahasiswa kehilangan elan vital dan predikatnya sebagai mahasiswa sejati. Hal ini bisa dilihat dari konstruksi gaya hidup dan budaya, meskipun bukan kontradiksi pokok, merupakan pintu masuk bagi kapitalis untuk bertahan melakukan penindasan kalau kaum muda bodoh dan tanpa pendidikan, kalau nalar kritis ditumpulkan, dan pengetahuan dijauhkan, siapapun akan menjadi rombongan mahkluk idiot dan ‘penurut’ yang dengan begitu mudahnya diarahkan, dibentuk, dikuasai, dan ditindas demi kepentingan segelitir elit (modal) yang memegang kekuasaan (hal. 24).

Nah, jika keadaan ini dibiarkan tentu akan menjadi preseden buruk bagi bangsa ini. Pasalnya, mahasiswa masih menjadi ujung tombak bagi masa depan, karena ditangan merekalah tongkat estafet bangsa ini disematkan.
Karenanya Soyomukti mengatakan penting untuk segera menancapkan pendidikan multikulturalisme sedini mungkin sebagai dasar pembuatan kebijakan dan cara memandang persoalan. Multikultralisme yang ditawarkan dalam buku ini adalah Multikulturalisme budaya dan ekonomi. Dalam budaya, ketika dihadapkan dengan berbagai macam etnik, agama dan aspek kutral masyarakat yang beragam, pendidikan mampu menciptakan manusia yang menghargai perbedaan. Sedangkan dalam multikuturalisme ekonomi, pendidikan juga harus mampu membebaskan masyarakat dari ketertindasan dan mengentaskan mereka menuju keadilan dan kesejahteraan.

*) Resensi ini Dimuat di KORAN PAK OLES, Edisi 15-30 Maret 2008

TENTANG PENULIS
Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK). Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy), Jakarta Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, MEDIA INDONESIA, SURYA, SEPUTAR INDONESIA (SINDO), SINDO Edisi SORE, PONTIANAK POST, BANJARMASIN POST, BATAM POS, SURABAYA PAGI, KORAN PAK OLES (KPO), RADAR SURABAYA, RADAR MADURA, http://www.cybersastra.net/, http://www.pintunet.com/, http://www.sukainternet.com/, dll.

Wajah Buram Kemakmuran Cina

Wajah Buram Kemajuan Cina
Oleh: Edy Firmansyah

Judul : China Undercover; ”Rahasia” di Balik Kemajuan Cina
Penulis : Chen Guidi dan Wu Chuntao
Penerjemah : Lulu Rahman
Penerbit : UFUK PRESS, Jakarta
Cetakan : I, November 2007
Tebal : xxvi + 362 Halaman

Apa yang anda ketahui tentang Cina? Ketika pertanyaan tersebut diajukan maka jawaban yang paling umum adalah kisah kesuksesan. Negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia ini, dan tetap menjadikan Komunis sebagai ideologi negara, kini melesat menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang maju dengan pesat.

Bahkan banyak kalangan yang meramalkan bahwa Cina akan menjadi kekuatan besar berikutnya hingga pada akhirnya Cina akan melampaui Amerika sebagai raksasa ekonomi dunia. Apa resepnya? Tonggak perubahan itu adalah reformasi agraria sejak 1978. Tanah yangsemula dikuasai secara kolektif dibagikan merata pada setiap keluarga. Petani menerima upah pada akhir tahun bukan berdasar keterlibatannya dalam kegiatan kolektif, melainkan menurut tingkat produktivitasnya. Mereka bebas menentukan jenis tanaman yang dibudidayakan, bahkan bisa menguasai tanaman tambahan setelah memenuhi kuota bibit yang ditetapkan. Lebih lanjut, petani membayar pajak ketimbang menyerahkan kuota tertentu kepada kolektivitas. Dengan reformasi agraria ini, petani memiliki akses perorangan, memiliki lebih banyak pilihan dan kebebasan. Hal ini mendorong gairah bekerja, iklim kompetisi dan produktivitas.(Yudi Latif, Kompas 8/01/07).

Tapi buku yang ditulis pasangan suami istri Chen Guidi dan Wu Chuntao yang berjudul China Undercover; Rashasia dibalik Kemajuan Cina ini justru menepis penyataan diatas. Menurut Chen dan Wu kisah kebangkitan Cina yang kini tengah digembar-gemborkan banyak kalangan dan pakar ekonomi dunia justru dibangun dari berbagai penindasan terhadap petani.

Pada tahun 1993, misalnya, tulis Chen dan Wu, badan legislatif Cina bersumpah akan membatasi pajak-pajak menjadi lima persen dari pendapatan petani, tetapi dalam waktu satu tahun, berbagai pajak dan biaya justru menjerumuskna petani dalan utang. Sepuluh tahun sebelumnya, pemeritnah berjanji menyisihkan 18 persen anggarannya untuk layanan-layanan pedesaan. Tetapi kenyataannya, jumlahnya bakan tidak pernah mendekati angka tersebut; di tahun 2005 yang disisihkan hanya 9 persen. Sementara itu, pejabat birokrasi Cina, yang sebagian besar dari mereka bekerja di pedesaan, berkembang jumlahnya dari 2,2 juta di tahun 1979 menjadi lebih dari 10 juta pada saat ini. Perdana Menteri Wen tidak mengatakan bagaimana sekarang mereka akan dibiayai mengingat para petani tidak harus membayar pajak lagi. Tetapi kesimpulan logis yang bisa didapat siapapun, petanilah yang harus membayarnya.(John Pomfret, xxii).

Tapi anehnya, suara-suara perlawanan kaum tani justru tak terdengar oleh media (atau sengaja tidak diungkap?). Karenanya menurut penulis buku ini, China Undercover merupakan sebuah pengungkapan terhadap ketidaksamaan dan ketidakadilan yang mendera rakyat jelata, para petani, yang jumlahnya sekitar 900 juta jiwa. Buku ini menggambarkan lingkaran setan yang menjerat rakyat jelata, terutama para petani di Cina, dimana penerapan pajak yang tidak adil dan tindakan sewenang-wenang kadang-kadang menimbulkan kekejaman yang ekstrim terhadap mereka.

Meski begitu tidak semua masalah menjadi bahasan utama buku ini. Buku ini hanya memuat serangkaian masalah yang secara umum merujuk pada Triple-Agri (San-Nong): masalah pertanian, masalah wilayah pedesaan dan masalah petani. Semua masalah yang dibahas telah melewati penelitian dan investigasi yang mendalam. Meskipun demikian buku ini tidak kaku dan ’berat’ sebagaimana buku penelitian pada umumnya. Sebab buku ini dikemas dalam bentuk cerita sastra. Sehingga kisah yang disajikan dalam buku ini sungguh memikat. Maklum Chen dan Wu sebenarnya bukan orag asing dalam dunia tulis menulis. Keduanya adalah anggota dan penulis terkemuka dalam asosiasi sastra Hefei.

Buku ini terbagi menjadi enam bagian. Dari semua bagian itu hampir semuanya berkisah tentang penindasan yang dilakukan penguasa setempat terhadap petani. Seperti pada bagian pertama buku ini. Bab itu berkisah kisah sang martir bernama Ding Zioming, petani biasa yang berasal dari Desa Luying, Kecamatan Jiwangchang, Kabupaten Luxin, Propinsi Anhui. Dialah sang pemula. Orang pertama yang melakukan perlawanan dengan melaporkan beban pajak yang berlebihan yang dibebankan pada petani di wilayahnya. Dan Ding harus berhadapan dengan tangan besi kekuasaan. Dia dipukuli sampai tewas.

Membaca buku ini seakan-akan kita sedang membaca tentang negeri sendiri. Penindasan terhadap rakyat miskin dan petani yang dilakukan penguasa masih berlangsung hingga saat ini. Mulai dari perampasan lahan, penggususran dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Tapi bukan buku yang baik jika semua isinya hanyalah keritikan tanpa memberi solusi. Dan buku ini terhindar dari semua itu. Pada bagian akhir yang berjudul mencari jalan keluar Chen dan Wu memberikan sedikit solusi. Semua solusi merupakan hasil wawancara dari para pakar baik pakar ekonomi maupun sosiologi. Seakan-akan buku ini tak hendak bertindak jumawa. Sebab keputusan untuk merubah keadaan, berada di tangan pemerintah.

Sebuah buku yang mencerahkan. Sebab dengan hadirnya buku ini Cina tak lagi dipandang dengan hitam putih. Buku yang layak dibaca saya rasa. Tak hanya oleh mereka yang ingin mengetahui Cina dari berbagai sudut pandang. Tetapi bagi siapapun yang hendak melakukan perubahan.

*) Resensi ini dimuat di Majalah FOKUS, Tahun ke I Edisi V, 2007

TENTANG PENULIS
Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK). Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, MEDIA INDONESIA, SURYA, SEPUTAR INDONESIA (SINDO), SINDO Edisi SORE, PONTIANAK POST, BANJARMASIN POST, BATAM POS, SURABAYA PAGI, KORAN PAK OLES (KPO), RADAR SURABAYA, http://www.cybersastra.net/, http://www.pintunet.com/, http://www.sukainternet.com/, dll.

Dicari: Intelektual Progresif!

Dicari; Intelektual Progresif!
Oleh: Nurfa Rosanti


Judul : Jadilah Intelektual Progresif!
Penulis : Eko Prasetyo
Penerbit : Resist Book, Yogyakarta
Cetakan : I, September 2007
Tebal : v + 133 Halaman

Tak salah kiranya jika Amin Rais menyindir sikap kaum intelektual akhir-akhir ini ibarat kancil pilek. Seekor kancil yang meskipun dalam hikayat dikenal dengan binatang yang pintar, tetapi bila sedang pilek, tidak mampu mencium bau busuk yang ada di sekitarnya. Betapa tidak, beratus-ratus pemuda ’istimewa’ yang berhasil terserap dalam dunia pendidikan bernama perguruan tinggi, beratus-ratus sarjana telah pula dilahirkan dari rahimnya.

Tapi ketika korupsi telah menjangkiti semua orang yang berada di tubuh birokrasi, ketika harga kebutuhan pokok mencekik rakayat miskin, serta biaya sekolah kian hari kian mahal, kaum intelektual itu hanya diam beribu bahasa. Parahnya lagi, tak sedikit diantara mereka yang turut larut dalam korupsi dan menjadi semakin elitis.

Padahal sejatinya seorang intelektual (baca; terpelajar, terdidik) tidak sepantasnya berdiam diri ketika terjadi kesewenang-wenangan. Seharusnya mereka mau dan bisa menggerakkan perlawanan. Dari tangan intelektual semacam itulah nantinya bakal lahir pahlawan-pahlawan yang cukup tangguh dari masyarakat untuk memerintah membimbing masyarakat. Dengan kata lain menurut Ali Syariati, tanggung jawab pokok seorang intelektual adalah mengetahui, memahami dan mengenal dengan baik kondisi masyarakat sekitarnya untuk kemudian menanamkan dalam alam pikiran publik semua konflik, peertentangan dan antagonisme yang ada dalam masyarakat.(Hal.09)

Nah, lewat buku ini Eko Prasetyo mencoba menyadarkan kembali peran dan tugas kaum intelektual yang paling mendasar, yakni menegakkan kembali ideal masyarakat yang selama ini hanya ada dalam kisah-kisah dongeng. Berbekal kepustakaan yang beragam, buku ini berusaha menampilkan kembali sosok intelektual-intelektual progresif beserta serpihan-serpihan pemikiran yang dihubungkan langsung dengan kondisi kekinian yang menimpa kita. Para intelektual itu adalah Che Guevara, Sayyid Qutb, Ali Syariati, Antonio Gramsci dan Rosa Luxemburg.
Dipilihnya tujuh intelektual progresif itu bukan tanpa alasan. Semua intelektual diatas merupakan sosok intelektual ideal. Yang tidak takut terhadap kematian, penderitaan, dan tidak ngiler ketika dihadapkan dengan kemasyuran demi memperjuangkan tiga tuntutan besar; keadilan, persamaan dan penghapusan kemiskinan. Antonio Gramsci karena kegigihannya berjuang harus rela mati dipenjara; Sayyid Qutb dihukum gantung; Ali Syariati yang ditusuk pisau; Che Guevara yang meregang jawa oleh peluru pasukan Bolivia dan Rosa Luxemburg yang dipukuli kepalanya berulang-ulang oleh musuh dan akhirnya ditembak dengan keji (hal.17). Tapi semua penderitaan itu tidak selangkahpun menyurutkan niat mereka menyadarkan massa mengenai penindasan dan menggelorakan sebuah perlawanan.

Seakan-akan penulis buku ini hendak menunjukkan pada publik bahwa intelektual semacam inilah yang dibutuhkan negeri ini. Negeri yang diakuasai para koruptor, negeri yang kualitas pendidikan paling rendah, negeri terus menghamba pada negara lain, negeri para budak tentu membutuhkan intelektual-intelektual yang maju untuk menyadarkan masyarakat bahwa semua penderitaan itu akan berakhir jika segenap lapisan masyarakat bergandengan tangan melakukan perubahan.

Hadirnya buku ini sungguh tepat ditengah mandeknya kelahiran intelektual-intelektual progresif di negeri ini. Sekolah (baca: Perguruan Tinggi) yang sejatinya mampu menjadi rahim bagi para intelektual yang berpihak pada rakyat kini tak lebih dari seonggok meja. Usaha untuk mencangkokkan berbagai mata pelajaran berbelok hanya sebatas penumpukan informasi. Parahnya lagi, industri pendidikan diperlemah oleh dunia pasar yang yang menjadikan pengetahuan tak lebih dari barang konsumsi. Pasar dengan antusia menyambut sebua perubahan praktek kurikulum untuk dicocokkan dengan kebutuhan maupun modus prduksi yang sedang berjalan.
Akibatnya yang lahir bukan intelektual-intelektual yang gandrung akan perubahan. Melainkan intelektual-intelektual yang mati kesadaran kritisnya. Survei, Riset, penelitian dan penulisan yang jadi kegiatan intelektual hanya digunakan tak lebih untuk memerankan fungsi pemasaran dan menjilat-jilat kekuasaan. Hasil kerja intelektual yang demikian menurut Daniel Dhakidae tak lebih dari sekedar kerajinan tangan.

Padahal pada masa pra kemerdekaan negeri ini mencatat banyak kaum intelektual yang prorakyat yang lahir dari rahim dunia pendidikan. Sebut saja misalnya, Tan Malaka, Soekarno, KH. Agus Salim, Syahrir, Tirto Adhi Suryo, Mas Marco, dan banyak lagi. Mereka mendedikasikan pengetahuan yang mereka dapat dari bangku sekolah untuk kepentingan masyarakat, untuk menggagas kemandirian dan kemerdekaan sebuah bangsa meski penjara dan kematian dari pihak kolonial terus menjadi ancaman setiap jengkal langkah mereka.

Di tengah korupsi yang menjalari semua orang yang berada dalam tubuh birokrasi, di tengah melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran, di tengah kebohongan negara dan elitnya terhadap rakyat yang semakin menjadi-jadi, di tengah kelaparan dan gizi buruk yang menyerang, rakyat butuh sandaran yang kuat. Dan tentu saja bukan pada mereka yang menggunakan kepintaran untuk menghambakan diri pada pasar; membuat riset, angket dan poling untuk mendukung pembangunan mall dan mengiyakan penggusuran.

Melainkan intelektual yang bernyali serta mampu untuk mendekat dengan cita rasa keadilan, pengorbanan dan keberpihakan pada yang lemah. Dan buku ini merupakan sebuah pintu gerbang menuju itu semua.*

*) Resensi ini dimuat di Koran Pak Oles (KPO), Edisi 15-30 Januari 2008

TENTANG PENULIS
*) Nurfa Rosanti adalah Anggota Sanggar Bermain Kata. Pengajar di SMP Darussyahid Sampang Madura.

Petani dan Hegemoni Pangan

Petani dan Hegemoni Pangan*)
Oleh: Nurfa Rosanti

Judul : Pangan: Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan
Penulis : Susan George
Penerjemah : Magdalena Sitorus
Penerbit : INSIST Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Agustus 2007
Tebal : xx + 193 Halaman

Idealnya menjadi petani berarti menjadi golongan masyarakat yang bergelimang pangan. Karenanya hal yang mustahil golongan petani dilanda kelaparan. Sebab di tangan petanilah produksi pangan dilakukan. Melalui tangan petani pula distribusi pangan disalurkan. Tapi realitasnya justru bertolak belakang dengan tatanan ideal tersebut. Pasalnya, justru petani, penghasil pangan manusia yang menjadi kelompok pertama yang menderita kelaparan. Kondisi itulah yang menimpa hampir sebagian besar—jika tidak ingin menyebut keseluruhan—petani di belahan dunia ketiga.

Setidaknya hingga saat ini ada 800 juta penduduk (sebagian besar petani) yang mengalami kelaparan di dunia ini tanpa pernah tahu sampai kapan penderitaan itu berakhir. Penyebabnya? Banyak kalangan yang menyalahkan ‘iklim’ atau pemanasan global (global warming) sebagai biang kerok masalah pangan dunia ketiga. Sebab pemanasan global akan mendatangkan cuaca yang ekstrim dan kerap menimbulkan bencana. Mulai dari banjir, musim kering, dan lainnya.

Pandangan lain mengatakan bahwa muasal dari kelaparan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Dengan menggunakan teori Malthus disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik menurut deret ukur (1,2,4,8 dan seterusnya) padahal produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1,2,3,4 dan seterusnya).(hal. 64). Sehingga kelebihan penduduk akan menyebabkan kekurangan bahan makanan.
Tapi Susan George menepis semua pandangan diatas. Pertambahan penduduk sebenarnya bukan alas an utama penyebab kelaparan. Tetapi karena masyarakat kelas atas di negara kaya memang memiliki kuasa, dan mereka takut kekuasaan mereka direbut oleh golongan miskin yang terus mengalami pembengkakan. Karena itu tak salah jika Susan pada paragraf awal buku ini menegaskan bahwa sebenarnya kelaparan terjadi karena ulah manusia sendiri. Tepatnya, keserakahan segelintir manusia yang merampas sumber daya alam dan makanan yang menjadi hak orang banyak dan mengeruk keuntungan diatas penderitaan orang-orang tertindas lewat akal bulus (hal. 2).

Siapakah mereka? siapa lagi kalau golongan berpunya yang ingin memperoleh bahan makanan tanpa bekerja. Caranya dengan membangun birokrasi dan menciptakan para pengawal untuk kemudian menguasai tanah yang menjadi sumber makanan dan orang-orang yang mengolahnya. Itulah cikal bakal kapitalisme.

Keterbatasan kepemilikan lahan semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian yang mengandalkan perhitungan untung rugi bagi negara maupun pasar internasional. Yakni mengarahkan pertanian pada sector industri melalui revolusi hijau. Petani dipaksa tergantung pada paket-paket revolusi hijau berupa penggunaan pupuk kimiawi, tanamasn monokultur, penggunaan standar bibit, penggunaan pestisida tertentu dan sebagainya sehingga memingggirkan petani dari kebiasaan maupun pengetahuan lokalnya.

Benar memang dengan revolusi hijau terjadi peningkatan hasil produksi pertanian. Persediaan bahan makanan jadi berlimpah. Tapi di balik itu semua, persediaan yang menumpuk itu justru menunjukkan bahwa harga bahan makanan semakin tidak terjangkau oleh orang-orang miskin, sama sekali bukan karena adanya peningkatan gizi masyarakat (hal. 151).

Akibatnya kaum petani tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka terus berjalan dalam kubangan kemiskinan dan didera bencana kelaparan. Makanya jangan heran jika kemudian banyak petani yang menggadaikan harga benda merekay ang sedikit itu lalu berbondong-bondong meninggalkan desa menuju kota untuk sekedar mencari pekerjaan. Penduduk yang beruntung bisa mendapatkan pekerjaan menjadi kuli kasar, sementara yang gagal akhirnya menjadi gelandangan di pinggiran ibu kota.

Apa reaksi pemerintah atas kondisi ini? Tentu saja jawaban atas itu semua adalah penggusuran. Padahal terciptanya gelandangan, kawasan kumuh di ibukota, PKL, anak jalanan dan sebagainya justru karena kebijakan di sektor pertanian yang tidak berpihak pada rakyat. Sampai disini semakin jelaslah bahwa negara yang menghamba pada kapitalisme sebenarnya tidak memiliki jawaban atas masalah kelaparan. Yang mereka ketahui hanyalah cara melenyapkan orang lapar dari muka bumi.

Meski buku ini dengan sangat provokatif, tapi data-data yang disuguhkan cukup menarik. Selain itu buku ini juga diselingi dengan gambar-gambar karikatur yang lucu. Mungkin agar ditengah penderitaan yang krisis multidimensi yang melanda dunia ketiga—termasuk Indonesia—masyarakatnya mau bangkit dan memulai langkah kongret untuk mengatasi itu semua.***

*) Resensi Ini Dimuat di HARIAN SURYA, 06 Januari 2008

TENTANG PENULIS
Nurfa Rosanti adalah Anggota Sanggar Bermain Kata (SBK) Madura. Guru Pengajar SMP Darussyahid Sampang-Madura. Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, SURYA, KORAN PAK OLES, dll.

Petani dan Hegemoni Pangan

Petani dan Hegemoni Pangan*)
Oleh: Nurfa Rosanti



Judul : Pangan: Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan
Penulis : Susan George
Penerjemah : Magdalena Sitorus
Penerbit : INSIST Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Agustus 2007
Tebal : xx + 193 Halaman



Idealnya menjadi petani berarti menjadi golongan masyarakat yang bergelimang pangan. Karenanya hal yang mustahil golongan petani dilanda kelaparan. Sebab di tangan petanilah produksi pangan dilakukan. Melalui tangan petani pula distribusi pangan disalurkan. Tapi realitasnya justru bertolak belakang dengan tatanan ideal tersebut. Pasalnya, justru petani, penghasil pangan manusia yang menjadi kelompok pertama yang menderita kelaparan. Kondisi itulah yang menimpa hampir sebagian besar—jika tidak ingin menyebut keseluruhan—petani di belahan dunia ketiga.


Setidaknya hingga saat ini ada 800 juta penduduk (sebagian besar petani) yang mengalami kelaparan di dunia ini tanpa pernah tahu sampai kapan penderitaan itu berakhir. Penyebabnya? Banyak kalangan yang menyalahkan ‘iklim’ atau pemanasan global (global warming) sebagai biang kerok masalah pangan dunia ketiga. Sebab pemanasan global akan mendatangkan cuaca yang ekstrim dan kerap menimbulkan bencana. Mulai dari banjir, musim kering, dan lainnya.


Pandangan lain mengatakan bahwa muasal dari kelaparan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Dengan menggunakan teori Malthus disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik menurut deret ukur (1,2,4,8 dan seterusnya) padahal produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1,2,3,4 dan seterusnya).(hal. 64). Sehingga kelebihan penduduk akan menyebabkan kekurangan bahan makanan.
Tapi Susan George menepis semua pandangan diatas. Pertambahan penduduk sebenarnya bukan alas an utama penyebab kelaparan. Tetapi karena masyarakat kelas atas di negara kaya memang memiliki kuasa, dan mereka takut kekuasaan mereka direbut oleh golongan miskin yang terus mengalami pembengkakan. Karena itu tak salah jika Susan pada paragraf awal buku ini menegaskan bahwa sebenarnya kelaparan terjadi karena ulah manusia sendiri. Tepatnya, keserakahan segelintir manusia yang merampas sumber daya alam dan makanan yang menjadi hak orang banyak dan mengeruk keuntungan diatas penderitaan orang-orang tertindas lewat akal bulus (hal. 2).



Siapakah mereka? siapa lagi kalau golongan berpunya yang ingin memperoleh bahan makanan tanpa bekerja. Caranya dengan membangun birokrasi dan menciptakan para pengawal untuk kemudian menguasai tanah yang menjadi sumber makanan dan orang-orang yang mengolahnya. Itulah cikal bakal kapitalisme.


Keterbatasan kepemilikan lahan semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian yang mengandalkan perhitungan untung rugi bagi negara maupun pasar internasional. Yakni mengarahkan pertanian pada sector industri melalui revolusi hijau. Petani dipaksa tergantung pada paket-paket revolusi hijau berupa penggunaan pupuk kimiawi, tanamasn monokultur, penggunaan standar bibit, penggunaan pestisida tertentu dan sebagainya sehingga memingggirkan petani dari kebiasaan maupun pengetahuan lokalnya.


Benar memang dengan revolusi hijau terjadi peningkatan hasil produksi pertanian. Persediaan bahan makanan jadi berlimpah. Tapi di balik itu semua, persediaan yang menumpuk itu justru menunjukkan bahwa harga bahan makanan semakin tidak terjangkau oleh orang-orang miskin, sama sekali bukan karena adanya peningkatan gizi masyarakat (hal. 151).


Akibatnya kaum petani tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka terus berjalan dalam kubangan kemiskinan dan didera bencana kelaparan. Makanya jangan heran jika kemudian banyak petani yang menggadaikan harga benda merekay ang sedikit itu lalu berbondong-bondong meninggalkan desa menuju kota untuk sekedar mencari pekerjaan. Penduduk yang beruntung bisa mendapatkan pekerjaan menjadi kuli kasar, sementara yang gagal akhirnya menjadi gelandangan di pinggiran ibu kota.


Apa reaksi pemerintah atas kondisi ini? Tentu saja jawaban atas itu semua adalah penggusuran. Padahal terciptanya gelandangan, kawasan kumuh di ibukota, PKL, anak jalanan dan sebagainya justru karena kebijakan di sektor pertanian yang tidak berpihak pada rakyat. Sampai disini semakin jelaslah bahwa negara yang menghamba pada kapitalisme sebenarnya tidak memiliki jawaban atas masalah kelaparan. Yang mereka ketahui hanyalah cara melenyapkan orang lapar dari muka bumi.


Meski buku ini dengan sangat provokatif, tapi data-data yang disuguhkan cukup menarik. Selain itu buku ini juga diselingi dengan gambar-gambar karikatur yang lucu. Mungkin agar ditengah penderitaan yang krisis multidimensi yang melanda dunia ketiga—termasuk Indonesia—masyarakatnya mau bangkit dan memulai langkah kongret untuk mengatasi itu semua.***



*) Resensi Ini Dimuat di HARIAN SURYA, 06 Januari 2008


TENTANG PENULIS
Nurfa Rosanti adalah Anggota Sanggar Bermain Kata (SBK) Madura. Guru Pengajar SMP Darussyahid Sampang-Madura. Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, MEDIA INDONESIA, SEPUTAR INDONESIA (SINDO), SURYA, BANJARMASIN POST, BATAM POS, SURABAYA PAGI, KORAN PAK OLES (KPO), RADAR SURABAYA, http://www.cybersastra.net/, http://www.pintunet.com/, http://www.sukainternet.com/, dll. Saat ini berdomisili di Perumnas Tlanakan Indah Blok D-23 Pamekasan-Madura 69371
No Hp : 08563032033
No rek BCA cabang Jember a.n Edy Firmansyah : 024-3719531

Membaca Nani, Membaca Kehidupan

(Dimuat di HARIAN SURYA, 25 November 2007)
Membaca Nani, Membaca Kehidupan
Oleh: Nurfa Rosanti

Judul : Jejak Air: Biografi Kehidupan Nani Zulminarni
Penulis : Puthut EA
Penerbit : INSIST Press, Yogyakarta
Cetakan : I, April 2007
Tebal : vii + 199 Halaman

Menurut Puthut EA, penulis buku ini, setiap orang itu penting. Karenanya setiap orang mempunyai sejarah dan pengalaman, dan semua itu adalah bahan yang tak terbantahkan sebagai anasir-anasir kehidupan. Juga, secara politis, pengalaman setiap orang adalah sebuah versi tentang kebenaran (hal. 188). Nah, dengan semangat itulah buku biografi ini ditulis.

Buku ini tidak berkisah tentang dongeng para bintang, juga bukan tingkah polah para elit politik dan pejabat birokrat, serta jauh dari sepak terjang para selebritas sebagaimana umumnya buku biografi ditulis. Sebaliknya, buku ini berkisah tentang kehidupan seorang perempuan yang telah melewatkan waktu duapuluh tahun klebih untuk bekerja dilipatan tanah dan di pinggiran sejarah. Ia bersama ribuan perempuan miskin terus bergerak untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Karenanya warna kehidupannya tidak selalu molek dan gemerlap, tapi kadang penuh debu dan suram.

Nani Zulminarni, itulah nama perempuan itu. Telah 20 tahun dia menekuni kerja pengorganisasian masyarakat. Ia begitu kaya dengan pengalaman lapangan. Setidaknya, dalam rentang kerjanya yang cukup panjang itu, ia telah menahkodai dua lembaga besar tingkat nasional yang bekerja di tingkat akar rumput, yakni Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Ia juga pernah menjabat sebagai ketua badan pengurus Asosiasi Pendamping Perempuan USaha Kecil (ASSPUK). Sementara di tingkat regional dan internasional, Nani tercatat sebagai anggota dewan eksekutif Asian South Pasific Bureau for Adult Education (ASPBAE). Ia juga merupakan anggota komite eksekutif South East Asia Popular Communication Programmes (SEAPCP). Nani juga menjadi anggota anggota Just Associate (JASS) sebuah jaringan aktivis yang berkantor pusat di Washington dan anggota Social Watch Network, yang bertugas dan memonitor berbagai program penanggulan kemiskinan yang dijalankan di Negara asal anggota. Pengalamannya terentang dari pendamping lapangan, peneliti, direktur, konsultan sampai fasilitator (hal.8).

Namun semua jabatan itu tidak diraihnya dengan jalan lempang. Banyak onak dan duri yang selalu menjadi rintangan perjalanan hidupnya. Bukan hanya rintangan internal seperti keluarga, suami dan anak. Melainkan juga ringtangan eksternal dan yang m\paling mencolok adalah politik. Tapi—meminjam penyataan Darwin—bukan yang kuat, melainkan yang paling adaptiflah yang bisa bertahan hidup. Dan Nani salah satu diantara manusia yang adaptif itu.

Betapa tidak, perjalanan hidup Nani berada dalam bayang-bayang orde baru yang amat tidak ramah terhadap perempuan. Artinya dominasi laki-laki dalam kepemimpinan amat sulit ditembus. Pasalnya orde ini menilai politik kaum perempuan adalah ancaman. Fantasi yang paling sering dihembuskan adalah klimaks Gerakan 30 September 1965. sebuah upacara digelar di lubang buaya. Segerombolan perempuan menari telanjang, bernyanyi sambil menyiksa tubuh para jenderal. “Darah ini mereah, Jenderal” seru seorang perempuan sambil menyilet tubuh korban (hal. 61). Meskipun fantasi itu hingga saat ini tak terbukti kebenarannya, tapi cara itu telah berhasil menggiring kaum perempuan untuk bertekuk lutut dihadapan laki-laki. Tapi Nani terbukti berhasil melalui semua itu.

Apa resepnya? Filosofi air. Nani menjalani kehidupan ibarat iar. Mengalir. Terjadilah apa yang terjadi. Dan ia menjatuhkan seluruh keinginan dan bayangannya tentang hidup yang sejahtera di tanah kenyataan. Air yang mengalir menuju dataran yang paling rendah, menuju tanah kehidupan yang sesungguhnya (hal. 53).
Itulah mengapa ketika keputusan Nani berjilbab di saat kontorversi berjilbab menjadi isu hangat tak menyurutkan niatnya. Bahkan meskipun dia akhirnya kesulitan menjadi kerja. Tapi kegigihannya itu yang justru membawanya ke PPSW, dari situlah perjalanan politiknya dimulai. Pun ketika, Nani dituding menikam dari belakang atas kepemimpinan Chamsiah Djamal) di PPSW, dia menghadapinya dengan tegar. Dia ikuti arus ibarat air. Bahkan perceraiannya dengan Sambas, sang suami, tak membuat dia goyah. Dia terus meniti kehidupan. Seperti air yang mengalir.

Dikemas dengan cukup memikat dengan pesona prosa, membuat biografi Nani Zulminarni ini terlihat hidup. Terlebih lagi ketika setiap perjalanan kehidupan Nani kerap dikaitkan dengan gejolak politik yang membayanginya. Sehingga tidak ada kesan ada kejumawaan dalam perjalanan hidup Nani. Karena—seperti kata Marx—sekecil apapun hidup pasti terkait erat dengan materialisme histories zamannya. Karenanya bagi mereka yang kerap belajar dari perjalanan hidup orang lain, buku ini layak dibaca. Termasuk juga mereka yang hendak memulai hidup sebagai organizer. Tapi satu hal yang perlu diingat; hidup ini indah.




TENTANG PENULIS
Nurfa Rosanti adalah Anggota Sanggar Bermain Kata (SBK) Madura. Guru Pengajar SMP Darussyahid Sampang-Madura.

Quo Vadis Pendidikan Guru

Quo Vadis Pendidikan Guru Indonesia*)
Oleh: Edy Firmansyah

Judul : Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke
IKIP: 1852-1998
Penulis : Mochtar Buchori
Penerbit : INSIST Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Juli 2007
Tebal : xiv, 206 Halaman

Idealnya guru yang baik ialah yang memberikan masa depan cemerlang dengan membekali anak didiknya dengan visi yang tajam dan ilmu yang menjanjikan. Fokus utamanya adalah kebenaran, keadilan, spiritualitas dan cinta kasih dalam arti yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya tanpa pandang bulu. Guru yang demikian adalah guru yang berjasa meskipun tanpa diberi tanda jasa. Guru yang demikian subtansinya adalah pahlawan.

Nah, berdasarkan tatanan ideal itulah seringkali guru menjadi kambing hitam ketika anak-anak didiknya melakukan hal yang dinilai merugikan masyarakat. Ketika marak tawuran antar pelajar, prilaku sex bebas dikalangan siswa, kekerasan pada siswa dalam sekolah hingga kasus percobaan bunuh diri pada siswanya, gurulah yang langsung dituding gagal dan “tidak becus” dalam mengemban tugasnya mendidik generasi penerus bangsa
Ironisnya lagi, tudingan tersebut seringkali disertai pandangan bahwa guru-guru hasil pendidikan guru di masa lampau, terutama di masa Hindia Belanda, dirasakan lebih ‘kompeten’ dan lebih ‘profesional’ daripada guru-guru hasil pendidikan lembaga-lembaga pendidikan guru kita akhir-akhir ini. (hal. ix)

Benarkah demikian? Buku ini mencoba menelusuri evolusi pendidikan guru di Indonesia, khususnya perkembangan dalam cara berbagai lembaga pendidikan guru di masa lampau mempersiapkan mereka untuk menjadi “guru yang kompeten.” Focus utaama buku ini adalah perkembangan konsep “kompetensi mengajar” (teaching competence) dan bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam program pendidikan dalam sekolah guru.

Setidaknya ada empat tahapan dalam evolusi sistem pendidikan guru di Indonesia yang dibahas dalam buku ini. Pertama, system segregatif. Yakni pendidikan guru zaman Hindia Belanda (Bab II). Kemudian sistem egaliter. Yakni periode pendidikan guru pada zaman pendudukan Jepang (Bab III). Berikutnya, rehabilitasi sistem. Yang membahas pendidikan guru pada era 1945-1949 (bab IV). Selanjutnya ekspansi sistem, yakni Pendidikan guru pada periode 1950-1965 (bab V). Yang terakhir adalah babak modernisasi, rasionalisasi dan ambivalensi yang mengupas pendidikan guru pada periode 1966-1998 (bab VI).

Dari tahapan tersebut diketahui bahwa Kweekscholl adalah sekolah guru pertama yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1852, sedangkan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) adalah lembaga pendidikan guru pertama pada jenjang perguruan tinggi yang didirikan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954. awalnya lembaga itu bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nama PTPG diubah menjadi IKIP. Dan pada tahun 1998 mulai terjadi konversi dari 12 IKIP yang ada menjadi Uni versitas sepenuhnya (full fledged university) dengan nama “Universitas Pendidikan” (bandung) atau “Universitas Negeri” (Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, malang, Makassar dan Menado) (hal. 2).

Apa yang bisa ditarik dari pembabakan tersebut? Melalui buku ini pembaca dicoba disadarkan—meminjam istilah Karl Marx—bahwa tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Begitu juga dengan sistem pendidikan guru. Dengan kata lain, kopetensi guru terkait erat dengan sosio-historis yang membayangi zamannya. Artinya, guru pada zaman Hindia Belanda belum tentu kompeten jika diminta mengajar siswa pada zaman mondial seperti saat ini.

Nah, apabila kita menginginkan lahirnya kembali profesionalisme yang realistik, maka kita harus memberi kesempatan kepada guru-guru kita untuk membangun kultur keguruan baru yang sesuai dengan kenyataan sosio-kultural yang ada sekarang dan yang akan muncul di masa depan.(hal.190)

Prilaku birokrat kita yang kerap menggunakan konsep ganti pemerintahan ganti sistem pendidikan jelas tak dapat dibenarkan. Sebab terbukti, pergentian system demi kepentingan politis tidak menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Dan lagi-lagi guru yang menjadi korban.
Namun bicara mengenai profesionalisme guru tanpa diimbangi dengan upaya mensejahteraan kehidupan guru adalah munafik.. Penghargaan yang tinggi selalu berbanding lurus dengan profesionalitas. Dalam teori behaviorism disebutkan bahwa perbuatan yang mengenakkan atau positif akan cenderung diulang manakala mendapatkan reinforcement (penghargaan).

Lalu sistem yang seperti apa yang mampu meningkatkan profesionalisme guru di negeri ini? Sayang buku ini tidak membahas dengan cukup detail. Dan ini menjadi sedikit kelemahan dari buku ini. Meski demikian, secara keseluruhan buku ini telah mengenai sasarannya. Bahwa tak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Dan guru yang masih menganggap bahwa cara mengajar yang diperolehnya saat mengenyam pendidikan sudah paten adalah guru yang sebenarnya sudah kalah sebelum bertanding. Sungguh sebuah ironi jika sikap tersebut dipertahankan.***

*) Resensi ini dimuat di Harian SEPUTAR INDONESIA, Minggu 19 Agustus 2007)

TENTANG PENULIS
Edy Firmansyah adalah Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK). Artikelnya tersebar di Media Lokal dan Nasional antara lain; JAWA POS/INDOPOS, KOMPAS, MEDIA INDONESIA, SURYA, BANJARMASIN POST, BATAM POS, SURABAYA PAGI, KORAN PAK OLES (KPO), RADAR SURABAYA, http://www.cybersastra.net/, http://www.pintunet.com/, http://www.sukainternet.com/, dll.